...
Pajak UMKM

Pajak UMKM

Pajak Khusus UKM/UMKM

Salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki penghasilan, begitu juga dengan pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah pajak.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh.

Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka Anda akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar. Di SKT tersebut akan termuat pajak-pajak apa saja yang harus Anda bayarkan. Pajak-pajak tersebut adalah PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 ayat 2, dan PPN. Pengenaan Pajak-Pajak tersebut tergantung pada jenis bisnis dan transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun.

Macam Pajak UMKM, berikut:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung atau kantor, omzet penjualan, dan lainnya)
  2. PPh Pasal 21* (untuk penghasilan karyawan)
  3. PPh Pasal 23* (jika ada transaksi pembelian jasa)
    *opsional

Diskon Pajak UMKM

Pemerintah pun menerbitkan peraturan untuk memberikan fasilitas perpajakan berupa diskon tarif PPh (Pajak Penghasilan) bagi UMKM. Diskon tarif pajak ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013.

Khusus UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun bisa bernapas lega atas penurunan PPh Final dari 1% menjadi 0,5%. Diskon separuhnya lumayan kan. Bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Pemerintah memang sengaja memberikan diskon karena paham jika UMKM membutuhkan dana untuk terus berkembang.

Sehingga, tarif pajak yang diberikan kepada UMKM pun cukup ringan. Adanya kebijakan ini diharapkan semakin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional.Untuk pelaku UMKM yang belum tahu mengenai tarif PPh final ini dan cara perhitungannya, berikut penjelasannya.

1.  Syarat mendapatkan diskon tarif PPh final 

  • Berlaku untuk UMKM yang berjualan offline maupun yang berjualan di toko online seperti marketplace dan media sosial.
  • UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha perdagangan, warung makan, produksi pakaian, salon, bengkel, penjahit dan usaha lainnya.
  • Penggunaan diskon tarif ini juga ada batas waktunya sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Antara lain, bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun. Sedangkan bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun. Lalu, untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.
  • Saat batas waktu ditutup, UMKM tersebut tidak bisa lagi menikmati diskon tarif ini. Mereka harus membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undangan PPh. Bagi UMKM yang ingin belajar pembukuan keuangan bisa juga melalui bimbingan Account Representative Ditjen Pajak.

2. Cara Daftar Diskon Tarif Pajak PPh Final :

  • Daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili KTP
  • Syarat untuk wajib pajak orang pribadi membawa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha
  • Syarat untuk Wajib Pajak Badan melampirkan akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, serta surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha
  • Semua syarat tersebut bisa langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan tempat kedudukan (Wajib Pajak Badan).
  • Proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu 1 hari saja
  • Wajib Pajak juga bisa mendaftarkan diri melalui e-registration di http://ereg.pajak.go.id
  • Bagi yang sudah terdaftar atau memiliki NPWP dan rajin membayar tarif PPh final dengan tarif sebelumnya 1% (PP 46/ 2013), maka otomatis bisa langsung menikmati tarif diskon 0,5%. Jadi, tidak perlu lagi daftar atau membawa surat apa pun dari KPP.

 

Berikut Cara Mudah Menghitung PPh Final 0,5% untuk UMKM :
Semua transaksi penjualan per bulan bisnis Anda harus dijumlahkan terlebih dahulu dan dikalikan 0,5%. atau menjumlahkan omzet dalam sebulan lalu dikalikan tarif 0,5 persen. Penyesuaian tarif secara otomatis tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada tanggal 15 bulan berikutnya, Anda harus membayar PPh Final ke kas negara. Setelah membayarnya, Anda akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

1. Ilustrasi Pertama

Sri memiliki usaha produksi baju yang dijual secara online baik menggunakan marketplace maupun media sosial. Omzet yang didapatkan Sri setiap bulan bisa mencapai Rp 15.000.000. Dia memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon tarif pajak PPh final sebesar 0,5%. Jadi, perhitungan pajaknya :

Untuk omzet bulan Juni 2019 yang disetorkan Juli = 0,5% x Rp 15.000.000 = Rp 75.000

Nah, Sri bisa mendapatkan diskon tarif pajak tersebut selama 7 tahun. Setelah itu, dia wajib membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak normal.

Tetapi, misal Sri saat masih memulai usaha masih rugi atau belum mendapatkan omzet maka dia bisa memilih untuk tidak dipungut pajak. Syaratnya, Sri harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. Ilustrasi Kedua

Sri ternyata juga memiliki suami pelaku usaha. Suami Sri bernama Mulyanto mempunyai usaha kuliner berupa kedai kopi beromzet Rp 10.000.000 per bulan. Keduanya belum memiliki anak. Maka, perhitungan PPh finalnya:

a. NPWP digabung ;

Omzet suami perbulan Rp 10.000.000, per tahun Rp 120.000.000

Omzet istri pebulan Rp 15.000.000, per tahun Rp 180.000.000

Total omzet gabungan = Rp 300.000.000

Pajak penghasilan suami dan istri = 0,5% x Rp 300.000.000 = Rp 1.500.000 (per tahun)

Jika dihitung per bulan maka PPh-nya = Rp 1.500.000 : 12 = Rp 125.000

 

b. NPWP dipisah atau bayar pajak masing – masing :

Omzet suami Rp 120.000.000

PPh-nya = 0,5% x Rp 120.000.000 = Rp 600.000 (per tahun)

PPh-nya per bulan = Rp 600.000 : 12 = Rp 50.0000

Omzet istri Rp 180.000.000

PPh-nya = 0,5% x Rp 180.000.000 = Rp 900.000 (per tahun)

PPh per bulan = Rp 900.000 : 12 = Rp 75.000

 

Cara Membayar Pajak PPh Final UMKM 

Pelaku UMKM sebagai subjek Wajib Pajak harus mempunyai kode pembayaran dari aplikasi e-billing yang tersedia di laman web resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Setelah memiliki kode pembayaran, Anda bisa langsung membayar melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Atau Anda juga bisa membayar melalui ATM, Internet banking, dan Mobile Banking sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh Kemenkeu.

Setelah menyetor atau membayar pajak, Anda tidak perlu lagi melapor melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Hal ini dikarenakan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang termuat pada Surat Setoran Pajak PPh Final tersebut dianggap sebagai tanggal telah lapor SPT Masa oleh DJP.

Lalu, bagaimana jika seorang WP tidak memiliki omzet atau mengalami kerugian usaha dalam satu bulan? DJP memberi keringanan terhadap WP yang tidak memiliki omzet usaha atau merugi dengan tidak mewajibkan WP tersebut untuk menyetor atau membayar PPh Final kepada Kas Negara.

Tentunya, tarif Pajak Penghasilan Final sejumlah 0,5% bagi UKM/UMKM diharapkan tidak memberatkan pengusaha UKM/UMKM dalam hal penyetoran terhadap Kas Negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian negara dan minat usaha rakyat dalam membangun UKM/UMKM. Dan untuk mempermudah perhitungan pajak usaha atau bisnis, Anda bisa menggunakan Software Akuntansi Jurnal.

Alasan UMKM Harus Bayar Pajak

Bagi pelaku UMKM yang sudah berjalan, tidak ada lagi alasan mengeluh beban pajak tinggi maupun enggan membayarnya karena sudah ada diskon tarif pajak. sedangkan, bagi kalian yang berencana membuka usaha jangan ragu hanya karena takut harus membayar pajak. Sudah ada jaminan untuk UMKM yang baru buka tidak dipungut pajak. Sedangkan

Perlu diingat, peranan pajak UMKM juga sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Setiap Rupiah yang disetorkan wajib pajak ke negara akan digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Selamat berwirausaha.

Syarat dan Tujuan UMKM

Syarat dan Tujuan UMKM

Syarat Mendirikan UMKM memang ada prosedurnya agar sesuai dengan tujuan bersama, berikut penjelasannya

Salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh kalian yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Izin yang lebih banyak dan detail biasanya dimiliki oleh UMKM makanan maupun kosmetik lantaran menyangkut kesehatan manusia.

Hal ini sesuai dengan Perpres No.98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Biaya pengurusan tersebut ditanggung oleh APBN atau APBD. Pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain kedua izin tersebut, pemerintah telah menggratiskan pembuatan perizinan usaha yang mencakup :

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  3. Izin Usaha Industri (IUI) dan
  4. Tanda Daftar Industri (TDI)

Mengajukan Surat Izin Pendirian Usaha UKM/UMKM atau SIUP

Untuk mendirikan UMKM, dibutuhkan Surat Izin Pendirian Usaha atau SIUP agar usaha sah dan lebih lancar. Selain itu, dengan SIUP Anda juga akan lebih mudah dipercaya saat hendak meminjam sejumlah dana usaha ke bank atau forum keuangan lainnya. Untuk membuat SIUP Anda perlu melakukan hal-hal berikut ini:

  1. Kepada walikota atau bupati, ajukan permohonan rekomendasi. Untuk mendapatkannya pastikan Anda mengisi formulir surat rekomendasi (lengkapi data pemohon seperti nama, alamat, dan pekerjaan) dan memberikan informasi lengkap seputar luas tanah usaha, lokasi, jenis tanah, status tanah, kondisi fisik, dan sebagainya. Lengkapi surat tersebut dengan foto kopi KTP, foto kopi NPWP, foto kopi tanda lunas PBB, akta pendirian perusahaan (jika ada), gambar situasi, bukti kepemilikan tanah, IMB bangunan, serta surat izin dari tetangga dengan sepengetahuan lurah dan camat.
  2. Jika Anda belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, buatlah dengan cara mengisi formulir pengajuan IMB nan ditujukan ke bupati atau walikota setempat. Pastikan formulir tersebut memiliki tembusan ke kepala dinas pemukiman. Jangan lupa sertai dengan dokumen-dokumen yang diminta.
  3. Membuat pengajuan permohonan izin gangguan.
  4. Melengkapi surat pernyataan kesanggupan buat mematuhi ketentuan-ketentuan teknis.
  5. Membuat Tanda Daftar Industri (TDI)

Jika hal-hal pada poin 1 – 5 sudah terpenuhi, yang harus Anda lakukan selanjutnya ialah mengajukan syarat permohonan pendirian usaha ke pihak berwenang, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan di area loka Anda membuka usaha.

Membuat Surat Izin Loka Usaha UKM (SITU)

Kemudian syarat legalitas yang dibutuhkan buat mendirikan usaha kecil dan menengah ialah Surat Izin Loka Usaha atau SITU. Ini ialah syarat wajib dalam membuka usaha. Untuk mengajukan SITU, Anda harus berhubungan dengan pemerintah daerah setempat, setingkat kecamatan dan kabupaten. Karena merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, syarat dan peraturan seputar SITU bhineka di setiap daerah. siapkan dokumen-dokumen sebagai berikut.

  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pengadilan negeri.
  2. Fotokopi kartu bukti diri pengurus atau pendiri badan usaha.
  3. Fotokopi IMB bangunan usaha tersebut.
  4. Surat keterangan menyewa bangunan, jika bangunan yang digunakan bukan milik sendiri.
  5. Fotokopi dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah dan bangunan(sertifikat, surat keterangan, letter C) yang hendak digunakan menjalankan usaha.
  6. Surat-surat perizinan yang terkait.
  7. Denah loka usaha yang diketahui dan disetujui oleh petugas kelurahan dan kecamatan setempat.

Apabila persiapannya sudah lengkap, yang harus Anda lakukan selanjutnya ialah mengajukan Surat Izin Loka Usaha tersebut. Untuk mengetahui mekanisme pembuatannya, simak poin-poin langkah pembuatan SITU berikut ini.

  1. Ajukan permohonan izin loka usaha ke pejabat kecamatan atau bupati setempat. Lampirkan seluruh persyaratan dokumen administratif yang diminta.
  2. Jika ada kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap di kecamatan atau kabupaten tersebut, surat permohonan izin tersebut dapat diberikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap tersebut buat kemudian diserahkan kepada camat dan bupati.
  3. Setelah surat permohonan diterima, petugas pemerintah akan mendatangi loka usaha kita. Tujuannya ialah mencocokkan data dokumen administrasi dengan kondisi fakta di lapangan. Jika ditemukan ketidakcocokan, petugas akan membantu Anda bagaimana penyelesaiannya.
  4. Jika langkah-langkah di atas berjalan lancar, selanjutnya Anda hanya perlu membayar retribusi kepada petugas pemerintah. Dalam waktu sekitar 14 hari kerja, Surat Izin Loka Usaha akan diterbitkan.

IUMK adalah Izin Usaha Mikro Kecil

Untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.

Langkah Membuat IUMK

Pelaku usaha mikro kecil bisa mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

  1. Kartu Tanda Penduduk
  2. Kartu Keluarga
  3. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
  4. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  5. Mengisi formulir yang telah disediakan

Jika seluruh persyaratan sudah lengkap dan benar maka camat akan mengesahkan dan menerbitkan IUMK. Namun, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil maka camat berhak mencabut IUMK.

Manfaat IUMK

a. Mendapatkan perlindungan dalam berusaha

Dengan memiliki izin maka UMKM bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Sebab, usaha yang mereka lakukan telah legal secara hukum.

b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha

UMKM yang telah memiliki IUMK juga berhak untuk mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Selain itu, pelaku usaha juga berhak mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya.

c. Lebih mudah menjalin kerja sama

Dengan memiliki IUMK maka sebuah UKM memiliki tanda legalitas resmi, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon partner bisnisnya serta sebagai kekuatan usaha.

d. Legalitas

IUMK merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku.

e. Sadar pajak

Mendorong para pengelola UKM untuk sadar pajak dengan membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

f. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan

Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha di lembaga keuangan bank maupun non bank adalah dokumen perijinan resmi. IUMK merupakan surat yang menyatakan legalitas suatu usaha. Sehingga, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah.

Nah, untuk saat ini pun pengurusan IUMK juga dipermudah dengan adanya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pemerintah. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut memudahkan proses perizinan terintegrasi dari daerah ke pusat dan tidak perlu memakan waktu lama. Sistem berupa website dan aplikasi mobile bernama MyUKM untuk mengurus IUMK secara online.

MyUKM juga menyediakan tempat untuk pelaku usaha UMKM menjajakan dagangan (marketplace). Selain itu, sistem tersebut menyediakan data analitik sehingga pemerintah bisa terbantu untuk mengetahui sebaran UMKM di seluruh Indonesia. Data ini juga berguna bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengambil keputusan atau menentukan arah kebijakan.

Ada pula fitur financial technology (fintech) untuk dimanfaatkan pelaku UMKM yang kekurangan modal tidak perlu repot mengajukan pinjaman ke bank. Mereka tinggal mengklik layanan fintech guna menggaet investor mendanai pembuatan produk yang dipasarkan.

Bagi pelaku UMKM di bidang makanan maupun kosmetik berbasis home industry ada tambahan izin yang harus diurus yakni izin edar PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan setempat. Pengurusannya cukup mudah. Bisa datang ke kantor Dinas Kesehatan terdekat dengan lokasi produksi untuk mendapatkan formulir isian.

Lengkapi formulir tersebut dengan data yang dibutuhkan antara lain fotokopi KTP penanggung jawab usaha, lokasi usaha, jenis produk, dan label kemasan produk. Pihak Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk melihat dan memberi arahan mengenai proses dan layout ruang produksi yang baik sesuai standar kebersihan dan kesehatan.

Pihak Dinkes juga akan membawa beberapa sampel produk untuk diuji lebih lanjut kandungannya. Setelah itu, pelaku UMKM diminta mengikuti training tentang produksi home industri termasuk pengemasan produk sebelum sertifikat PIRT dikeluarkan. Selanjutnya, kita juga bisa mengurus sertifikat halal ke LP POM MUI setempat dengan prosedur yang mirip dengan pengurusan izin PIRT.

Hanya saja, pemeriksaannya lebih pada sisi kehalalan bahan baku dan proses produksi produknya. Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memiliki program sertifikasi PIRT dan Halal gratis bagi UMKM yang baru memulai usahanya. Kalian bisa langsung datang ke Dinkes dan Disperindag setempat untuk menanyakan langsung tentang program tersebut.

Tujuan UMKM

Mendirikan sebuah atau beberapa UMKM pastinya ada tujuannya, yaitu:

  • Menumbuhkembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri.
  • Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian daerah dan negara.
  • Tujuan dalam pembangunan daerah seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemisikinan.